Workshop tata kelola dan Penulisan artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional,

 

Sekolah tinggi Ilmu Hukum (STIH) Cokroaminoto Pinrang bersama bebepara perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pinrang mengadakan Workshop dengan tema ‘Standarisasi tata kelola dan Penulisan Artikel di Jurnal internasional Bereputasi’. Bertempat aula hotel Atiqah syariah Kabupaten Pinrang Workshop ini diikuti oleh. Dosen – dosen dari empat pengguruan tinggi yang ada diKabupaten Pinrang. Sekolah Tinggi Keguruan ilmu pendidikan (STKIP Cokroaminoto), Sekolah Tinggi Keguruan ilmu pendidikan (STKIP) DDI dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramuli.

Ketua Sekolah tinggi Ilmu Hukum STIH Cokroaminoto Pinrang Dr. Thamrin Pawalluri. M.Pd hadir secara langsung untuk membuka workshop ini. Dalam sambutannya dia menyoroti pentingnya jurnal bereputasi sebagai parameter kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. “Kami mewajibkan Semua dosen untuk menulis jurnal baik domestik hingga nasional dan internasional. Mengingat pentingnya jurnal untuk kenaikan jabatan fungsional,” katanya. Dia berharap penulisan jurnal bereputasi dapat membantu meningkatkan kredibilitas Sekolah tinggi Ilmu Hukum (STIH) Cokroaminoto Pinrang.

Guru besar Fakultas hukum Unhas Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.  didapuk menjadi pemateri sebagai moderator. Di awal pemaparannya dia menerangkan, “Yang dikatakan jurnal bereputasi itu apabila bisa terindeks Scopus atau masuk ke dalam SINTA. Di Indonesia kita masih menggunakan SINTA.” Dilanjutkan oleh Prof. Irwansyah bahwa setiap kampus memiliki kebijakan berbeda akan penggunaan SINTA, “Walau berbeda, tetap saja semua harus menulis jurnal.”

Asesor Jurnal Kemenristek BRIN- ini mengatakan bahwa menulis jurnal merupakan suatu keharusan, “Bisa jadi karena syarat ujian atau kenaikan pangkat. Sekarang banyak pengabdian yang output-nya jurnal.” Menurutnya hal yang utama dalam penulisan jurnal adalah adanya gagasan baru. Meski demikian, sering pula tidak ditemukan kebaruan dalam beberapa jurnal. “Kelemahan jurnal yang sering ada adalah tidak bisa menemukan riset terbaru, sehingga tidak bisa menemukan novelty,” kata pria yang juga menjabat Dewan Riset LPPM Universitas Hasanuddin dan Chief Editor Hasanuddin Law Review tersebut. (BAG)